Kemenkumham Jateng Gelar Presentasi Proposal Laporan Evaluasi SPKP dan SPAK

SEMARANG - Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang digagas oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM bertujuan untuk melihat apakah di sebuah satuan kerja telah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan apakah masih terdapat celah untuk melakukan korupsi.

Namun pada prakteknya ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaan survei tersebut, salah satunya adalah jumlah responden dalam hal ini penerima layanan.

Baca juga: Bapas Nusakambangan Tekankan Pentingnya Wajib Lapor pada Klien Pemasyarakatan Nusakambangan

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan lingkup layanan terbatas banyak yang belum bisa memenuhi kriteria minimal 30 responden setiap bulan. Lain halnya dengan satuan kerja dengan layanan yang luas, seharusnya tidak berpatokan pada minimal responden tetapi dilihat dari populasi penerima layanannya.

Hal inilah yang menjadi dasar dilakukannya kegiatan presentasi proposal laporan evaluasi pada pelaksanaan SPAK dan SPKP di Kanwil Kemenkumham Jateng Tahun 2024, Senin (18/03).

Baca juga: Penelitian Kemasyarakatan, Salah Satu Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan

"Di tahun ini monev pelaksanaan survei difokuskan pada upaya mengawal pelaksanaan dengan jumlah responden yang lebih proporsional, " kata Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan saat membuka kegiatan yang diikuti seluruh UPT secara virtual.

"Kanwil sebagai pelaksana kegiatan BSK di wilayah perlu melakukan pemetaan jumlah responden survei pada seluruh satuan kerja di bawahnya, "

Baca juga: Bimmas Bapas Nusakambangan Tekankan Pentingnya Bertindak dengan Penuh Kesadaran

"Sehingga pelaksanaan survei dapat dilaksanakan secara optimal di seluruh satuan kerja, " lanjut Kadivyankumham yang didampingi Kabid HAM Lista Widyastuti.

Diharapkan melalui monev yang dilaksanakan akan berdampak positif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan masing-masing satuan kerja.

Baca juga: Bapas Nusakambangan: Litmas Integrasi, Wujud Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari Kasubid Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Andhy Kusriyanto mengenai teknis pengumpulan laporan SPKP SPAK.

Pada kesempatan itu juga menghadirkan 2 narasumber secara virtual yaitu Statistisi Madya BPS Jateng Hayu Wuranti, dan Analis Kebijakan Pertama BSK Tri Lestari.

Baca juga: Bimmas Bapas Nusakambangan Gali Data demi Kesesuaian Rekomendasi Program

Turut hadir secara langsung Kasubag Humas RB dan TI Hazmi Saefi, beserta para operator Survei 3AS Kantor Wilayah.
@kemenkumhamri
#KumhamSemakinPASTI